“Anggota Komisi V DPRD NTT Turun Telusuri Intimidasi SDM PKH Kab. Ngada yang bersurat kepada Menteri Sosial RI”
KUPANG,pena-emas.com. Anggota DPRD Propinsi NTT dan Dinas Sosial Propinsi NTT akan turun menelusuri masalah intimidasi terhadap SDM PKH Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada – NTT Karolina Bhoki Lede,S.Pd yang kemudian memilih jalan membuat Surat Terbuka kepada Menteri Sosial RI.dan Gubernur NTT.
Demikian Hal ini dijelaskan Anggota Komisi V DPRD Propinsi NTT Gonzalo G. Muga Sada.S.Sos saat dihubungi via sambungan WhatsApp Kamis (25/02/2021) sekitar pukul 13:47 Wita.
Gonzalo G. Muga Sada. Dalam jawaban yang tulis kepada pena-emas.com, Ia mengatakan, Dirinya baru saja dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi NTT sebagai Mitra Komisi V untuk turun menelusuri kasus tersebut secara seksama.
Menurut Gonzalo G Muga Sada yang juga sebagai salah satu Ketua DPD Partai Politik tingkat Kabupaten Ngada ini, pihaknya akan segera turun dalam waktu dekat untuk menelusuri bersama mitranya Dinas Sosial. Jelasnya.
Sementara Syrilus Pati Wuli,S.Ag Ketua Fraksi dan Ketua Komisi II DPRD Kab. Ngada yang dihubungi (25/2/2021) sekitar pukul 14:17 wita. Ia mengakui, telah membaca surat terbuka dari Pendamping PKH Karolina Bhoki Lede, S.Pd yang merasa tidak nyaman akibat tindakan Korkab dan salah satu SDM PKH di wilayah Bajawa Utara (Batara).
Selanjutnya Syrilus Pati Wuli menjelaskan, Terkait konflik tersebut, dirinya memberi apresiasi terhadap langkah yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Ngada yang telah memediasi pihak-pihak yang konflik agar segera menyelesaikan permasalahan ini.
Selain itu, Tim dari Kementerian Sosial RI akan datang ke Bajawa untuk bertemu langsung dengan para pihak dan mendengar klarifikasi.
Menurut Syrilus Pati Wuli, Ini sebuah langkah konstruktif sehingga bisa mencapai keputusan yang benar benar bijak. Saya berharap langkah ini mempercepat penyelesaian sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dari instansi yang sedang dijalani. Katanya bernada harap.
Selanjutnya. Karonila Bhoki Lede, yang dihubungi melalui sambungan selulernya beberapa saat kemudian. Saol sekilas yang menjadi akar intimidasi dari Korkab terhadap dirinya. Ia, mengatakan, persoalan yang sedang dihadapinya berawal dari Korkab tidak menginginkan dirinya berada dalam Lingkup pekerjaan pada Kementerian Sosial sebagai Pendamping PKH.
Upaya ini selain melalui warga penerima PKH dan soal kinerja terkait tugasnya namun tidak bisa untuk Ia diberhentikan, kemudian Ia digiring untuk berpolitik praktis dalam Pilkada dengan mendukung salah satu Paket Pilbup Kab Ngada pada waktu yang lalu namun dirinya tidak mengikuti keinginan Korkab.
Hal ini Kata Karolina Bhoki Lede sebagai pendamping 225 KK di 5 Desa di Kecamatan Bajawa Utara. Kami dilarang untuk berpolitik praktis karena jika itu diketahui maka kami tidak lagi ada SP 1, 2 dan 3 tetapi langsung dipecat sehingga jika saya mengikutinya maka dengan muda saya di pecat.
Karenanya, semua tindakan intimidasi tersebut membuat Ia tidak bisa menerimanya sehingga langkah yang dipilihnya adalah membuat surat terbuka kepada Kemensos. Jelasnya.
Karolina yang bekerja dan menjadi tumpuan hidup Keluaraganya ini mengakui salah jika langkah yang diambilnya salah namun Ia tetap konsisten menerima nasibnya karena yang menilai Kinerjanya adalah Korkab dan Kadis Sosial tetapi yang disayangkannya adalah merasa di intimidasi hingga puncak ketidakmampuannya sedangkan mengapa rekan rekan sesama pendamping yang terlibat masalah keuangan saja tidak dilakukan seperti yang dirinya alami. Ungkap Karolina.bernada kesal.
Sementara Kepala Seksi dan Korkab yang dikonfirmasi via WhatsApp hingga berita ini ditayangkan keduanya tidak merespon sedang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada Yohanis Vianey Siwe yang juga dihubungi melalui WhattsApp-nya pukul 14:09 wita kemudian laporan yang terterah telah terbaca olehnya sekitar pukul 15:16 wita namun tidak juga merespon masalah yang dikonfirmasi hingga berita ini dipublish. (memo)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
