KETUA DPRD KAB. ROTE NDAO, BANTAH MENOLAK AHLI WARIS TANAH KOMPLEK PERKANTORAN TI.I LANGGA

ROTE NDAO – Pena Emas
Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila. A.Md. sebelumnya dikabarkan menolak kehadiran rombongan ahli waris dan keluarga Boik sebagai pihak yang menjadi pemilik areal tanah yang kini berdiri kokoh Gedung “Ti.i Langga” Kantor Bupati dan gedung “Sasando” Kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao. Mulai angkat bicara dengan nada membantah pernyataan ketua Fraksi PKB Anwar Kiah.

Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila asal Partai Nasdem ini mengatakan, kejadian dengan dituding menolak kedatangan warga dan rombongan keluarga Boik itu adalah pernyataan oknum Anggota DPRD Anwar Kiah secara personal.

“Apa yang di sampaikan oleh Anwar Kiah itu menurut saya dia berbicara secara personal bukan secara Lembaga” Kata Saudila.

Menurutnya, apa yang telah disampaikan oleh rekannya Anwar Kiah ketua Frajsi PKB adalah salah.

“saya pikir Pak Anwar Kiah salah bicara, dan juga salah  penyampaian. sekali lagi saya tegaskan itu penyampaian secara Pribadi Anwar Kiah bukan secara Lembaga” ujarnya tegas.

Alfred Saudila menjelaskan, pihaknya bukan tidak mau menerima rombongan ahli waris tetapi tentu secara kelembagaan tidak langsung menerima tanpa melihat sejumlah pertimbangan.

Tetap  menerima tetapi mari kita lihat kembali dan kita juga harus menerima secara lembaga  apalagi  dua orang pimpinan tidak ada oleh karena itu jika terjadi sesuatu maka siapa yang akan bertangung jawab. Tambahnya.

Selanjutnya. Dia mengatakan terkait tanah yang sudah dihibahkan oleh pihak keluarga Boik Kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pembangunan gedung DPRD dan sebagian kantor Bupati. itu, secara lembaga kita menghargai keluhan mereka namun apapun tindakan kita sebagai wakil rakyat, kita harus melihat kembali pada surat surat dari mereka yang masuk kepada Kita.

Ia. Menjelaskan pula, Tahun lalu mereka meminta kejelasan dari pihak Pemda,dan kita fasilitasi , mereka dan Pemda Rote Ndao  pada saat itu duduk bersama dan hasilnya kita serahkan kembali pada Pemerintah untuk mrnindaklanjuti.

Menurut pemerintah. Lanjutnya, Permintaan dari keluarga Boik itu sudah disepakati dan kami  secara lembaga juga telah menuntut  pada pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk diselesaikan

Jadi apapun permintaan dan perjanjian antara  Keluarga Besar Boik sebagai pihak yang menghibahkan Tanah  dan Pemda  selaku penerima harus di penuhi. Katanya.

Selain itu, Saudila dalam penjelasan bantahanya. Ia menjelaskan sebagaimana yang dilansir oleh https://www.newskpk.com/2019/01/bikin-malu-warga-rote-ndao-ketua-dprd.html . Pemda sudah membuka pintu dialog bersama Pemda dan pihak pemilik tanah tetapi selanjutnya hadil yang capai kedua pihak belum disampaikan kembali kepada Lembaga DPRD.

Disaat masa masa sidang ini, DPRD kembali mendapatkan dua surat somasi artinya DPRD mendapatkan pemberitahuan bahwa  terkait masalah tanah ini akan ada tindakan hukum.

Soal kedatangan mereka (21/1 ) pihaknya baru saya mendapatkan surat tetapi surat itu berupa  tembusan bahwa mereka demo.

Surat tersebut di beritahukan oleh Sekwan dan saya bukan tidak mau menerima mereka tetapi paling tidak, kita juga harus mendapat satu kepastian dari Pemda tentang sejauh mana hasil mediasinya seperti apa sehingga kita mempunyai satu dasar. Katanya.

“Kita sebagai wakil dari rakyat tentunya kita harus menyiapkan tempat waktu untuk mereka tetapi bukan saat ini dan jika hari ini saya menerima mereka, dan kita panggil Pemda apa mereka hadir atau tidak dan jika kita memanggil Pemda kemudian ada terjadi sesuatu maka itu menjadi tangung jawab siapa dan seperti apa . ?” Ujarnya bernada tanya.(arq/newsKpk/AL)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Pos terkait