PENA-EMAS.COM. Pelakanaan Paket pekerjaan Penanganan Logsegmen Ruas Jalan Baa – Batutua, di Kabupaten Rote Ndao, Sumber biaya DAK Propinsi NTT pada Dinas PUPR sebesar Rp. 7 M lebih oleh Kontraktor Pelaksana PT Tunas Baru Abadi dan Konsultan Pengawas PT Konindo Panorama Konsultan masuk Rekomendasi Khusus dan Mendesak.
Demikian Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Perindo DPRD Propinsi NTT Gonzalo G.M. Sada,S.Sos saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp Rabu ( 14/6/2023) pukul 13:46 Wita.
Kepada PENA-EMAS.COM Gonzalo G.M. Sada,S.Sos. mengatakan, masalah sehubungan dengan perdebatan antara Wakil Ketua DPRD Kab. Rote Ndao dari Fraksi Perindo dengan Pihak Dinas PUPR Propinsi NTT terkait Pelakanaan Paket pekerjaan Penanganan Logsegmen Ruas Jalan Baa- Batutua, di Kabupaten Rote Ndao, Sumber biaya DAK Propinsi NTT pada Dinas PUPR sebesar Rp. 7 M lebih masuk Rekomendasi Khusus dan Mendesak. Fraksi Perindo.
Gonzalo Sada mengatakan, secara tegas permasalahan pekerjaan ruas jalan Propinsi diseluruh Kabupaten/Kota se-NTT termasuk di Kab. Rote Ndao memiliki permasalahan yang sama yakni soal aspek kualitas sehingga melalui Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir tentang LPJ Pelaksanaan APBD TA 2022, Fraksi Perindo memasukannya sebagai masalah “Khusus” bahkan meminta untuk aparat penegak hukum turun tangan menyilidiki masalah ini. Jelas Gonzalo.
Selanjutnya. Kata Gonzalo. Biaya pembangunan Insfrastruktur jalan Propinsi dibiayai dari dana Pinjaman daerah sebesar Rp 1.03 Triliun sehingga semua pihak wajib untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan agar tidak disalahgunakan.
Menurut Gonzalo Pandangan Umum Fraksi pada rapat Senin 19 Juni 2023 ini masalah Jalan Propinsi di Kab Rote Ndao sebagai “ Rekomendasi Khusus dan Mendadak” Fraksi Perindo rekomendasi sebagai hal “urgent dan mendesak” Tegasnya.
Sementara Junus Panie. Ketua ANTRA – RI sebagai LSM Anti Korupsi hari ini akan mengambil sampel material untuk dilakukan uji Lab dan berkordinasi dengan Polda NTT untuk tindak lanjuti masalah pekerjaan yang sudah jelas tidak sesuai mekanisme.
Menurut Junus Panie. pelaksanaan pekerjaan ruas jalan yang dibiayai oleh DAK Propinsi itu telah terindikasi merugikan negara alias upaya tindakan korupsi oleh pelaksana dan konsultan. Hal ini kata Junus, Material pasir tidak layak, menggunakan material bekas galian dilokasi pekerjaan dan jelasnya tidak sesuai RAB dan Spesifikasi.
Pantauan Media ini dan sesuai tangkapan rekaman video dilokasi proyek terjadi beda pendapat soal sekitar material yang digunakan. Antara Wakil Ketua DPRD Kab. Rote Ndao Paulus Henuk,SH dengan seorang petugas dari Dinas PUPR Propinsi NTT.
Dalam situasi tersebut terlihat selain Petugas mengakui dan membenarkan adanya material yang digunakan kontraktor tidak sesuai spesifikasi tetapi Ia juga terkesan menunjukan perannya sebagai pengganti peran Kontraktor dan Konsultan Pengawas.
Hal ini terlihat dari saat Pihak Dinas PUPR turun lokasi namun pihak Konsultan Pengawas sendiri tidak berada di lokasi sementara pihak Kontraktor pelaksana ada bersama dilokasi namun hanya bungkam mulut sementara pihak Dinas yang berperan seputar pekerjaan bermasalah.
“ Jangan jangan proyek ini kerja bareng Dinas dan Kontraktor “ sentil nitesen di media social bahkan ada yang mengatakan rakyat kerja rumah tinggalnya saja pakai pasir Takari, masa proyek bernilai miliaran rupiah pakai pasir seperti itu.? tulisnya bernada miris.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
