PENA-EMAS.COM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan dari target sebelumnya jelas berpengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat Propinsi NTT.
Demikian penjelasan Ketua Fraksi Perindo DPRD Propinsi NTT Maria Nuban Saku,SH saat dikonfirmasi PENA-EMAS.COM. Jumat (17/9/2021) sekitar pukul 13:00 wita terlait dengan menurunnya PAD dari Target saat penyampaian Pengantar Nota Keuangan oleh Gubernur NTT pada Rancangan Perubahan (Ranper) APBD Propinsi NTT TA 2021
Ketua Fraksi Perindo DPRD Propinsi NTT, Maria Nuban Saku,SH mengatakan, menurunnya PAD Tahun anggaran 2021 menunjukan ada masalah di masyarakat dan sangat mempengaruhi karena hal ini berkaitan dengan pajak dan Retribusi
Menurut Maria Nuban Saku, Pajak, Retribusi dan jenis pendapatan lainnya memang sangat berpengaruh apa lagi ini pendapatan asli daerah yang di dapat dari masyarakat NTT. Jadi kalau pendapatannya menurun, ini menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun tidak terlalu signifikan.
“ Yang pasti bahwa pendapatan menurun maka ada masalah di masyarakat karena ini berkaitan dengan pajak, retribusi dan segala macam yang memang sangat berpengaruh, apa lagi ini pendapatan asli daerah yang di dapat dari masyarakat NTT. Jadi kalau memang pendapatannya menurun, ini tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat “ Ujar Maria.
Selanjutnya dijelaskan pula, menurunnya PAD Tahun anggaran 2021 ini bersumber dari Pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Lain lain pendapatan yang sah disebabkan oleh pandemi covid 19 yang berkepanjangan dan tidak ada alasan lain.
Kita sudah bahas KUA – PPAS jadi memang kita turut maklumi karena kita diikutsertakan dalam setiap kegiatan, apalagi Anggota Fraksi Perindo ada pada Komisi DPRD dan menjadi mitra di beberapa OPD. Tambahnya.
Akan tetapi pada sisi yang lain Kata Maria Nuban Saku, Kita Fraksi Perindo mempertanyakan melalui Pemandangan Umum Fraksi saol menurunnya target PAD namun justru ada kenaikan anggaran pada Belanja Pegawai sebesar 7,44 %.
“ Kita ada pada semua komisi jadi memang dapat dipahami hanya dari sisi lain beta (saya) pertanyakan di Belanja pegawai, ini kok mengalami kenaikan. Kenapa naik. Naik sebesar 7,44% itu beta sudah muat dalam PU Fraksi “ Ujarnya.
Dijelaskannya, Hal Ini patut kita telusuri karena sudah ada kenaikan otomatis sebesar 2,5 % dari total APBD yang dianggarkan untuk mengantisipasi ada PNS baru dan kenaikan berkala itu sudah terakomodir dalam posnya.
Untuk kenaikan anggaran tersebut, sementara ini pemerintah tidak mejelaskan kenapa ada kenaikan sampai dengan 7.44 % (sebesar 116 M lebih) makanya kita pertanyakan jangan sampai ini ada titipan titipan tenaga kontrak.
“ Soal penurun itu tidak masalah karena sudah dijelaskan juga oleh Badan Anggaran (Banggar) saat bahas KUA PPAS; hanya kenaikan Belanja Pegawai ini yang tidak di bahas makanya patut dipertanyakan.? “ Ucapnya bernada Tanya.
Memang dengan menurunnya pendapatan berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat NTT akibat Pandemi Covid 19. Keadaan ini harus dipahami akibat situasi covid berkepanjangan karenanya diharapkan pada APBD tahun anggaran 2022 situasi ini sudah normal kembali sehingga kita bisa mengejar dan memperbaiki kenaikan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Harap Maria.
Seperti diberitakan oleh sejumlah Media online. Gubernur NTT Viktor B Laiskodat, mengatakan, rencana pendapatan asli daerah mangalami perubahan dari semula Rp.6.283.641.817.542 berkurang menjadi Rp. 5,881.616.887.272 atau menurun sebesar Rp 402.024.930.270 atau 6,40 persen. Saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan atas Ranper APBD Propinsi NTT TA 2021 pada Rabu 915/9) kemarin.(PE.017)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
