Rote Ndao, PENA-EMAS.COM – Pameran Pembangunan dan Expo UMKM Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Christian N. Dillak, Ba’a, tidak sekadar menjadi rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Di balik penyelenggaraan kegiatan tersebut, terdapat tujuan yang lebih besar, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas usaha pelaku UMKM sekaligus mengangkat potensi daerah sebagai sumber kekuatan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, tujuan tersebut kini dihadapkan pada polemik setelah sejumlah kegiatan pendukung, khususnya permainan ketangkasan, dihentikan. Penghentian itu menyusul adanya penilaian dari sejumlah pihak bahwa sebagian kegiatan tersebut diduga mengarah pada praktik perjudian, serta munculnya isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Expo UMKM.
Letkol (Purn) TNI AD Buchari Qadirun, S.Sos., saat dimintai tanggapannya, Selasa (11/8/2026), mengatakan penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Expo UMKM harus dilihat dari tujuan utamanya, yakni menghibur masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Buchari, kegiatan tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengembangan UMKM serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
“Tujuan penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Expo UMKM yang digelar Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selama bulan Agustus adalah untuk menghibur masyarakat bertepatan dengan HUT ke-81 RI. Karena itu, momentum ini harus dilihat sebagai kegiatan hiburan dan penggerak ekonomi masyarakat, bukan semata-mata sebagai arena perjudian,” ujar Buchari.
Ia menjelaskan, berbagai kegiatan pendukung yang digelar dalam momentum Expo UMKM pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi para pelaku usaha.
“Adanya berbagai kegiatan yang dilakukan adalah saling mendukung tujuan yang diharapkan, yakni agar usaha ekonomi masyarakat berjalan lancar. Expo UMKM tidak bisa berjalan sendiri tanpa kehadiran masyarakat dan kegiatan pendukung lainnya yang melibatkan masyarakat,” jelasnya.
Angkat Potensi Daerah dan Tingkatkan PAD
Buchari menambahkan, selain menjadi sarana hiburan masyarakat, Pameran Pembangunan dan Expo UMKM juga menjadi momentum untuk mengangkat berbagai potensi daerah.
Menurutnya, potensi daerah yang dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan tersebut pada akhirnya dapat menjadi kekuatan ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Bagian kedua dari tujuan Pameran Pembangunan dan Expo adalah mengangkat potensi daerah untuk menjadi kekuatan ekonomi. Kekuatan itu pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan PAD. Dengan adanya Expo ini, berbagai potensi daerah dapat diperkenalkan dan dikembangkan,” katanya.
Ia menilai, apabila kegiatan-kegiatan pendukung dihentikan tanpa solusi yang tepat, maka bukan hanya kegiatan Expo yang terdampak, tetapi juga para pelaku UMKM dan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya selama kegiatan berlangsung.
“Dua hal ini, yakni sebagai hiburan masyarakat dan mengangkat potensi daerah, menjadi bagian dari tujuan diselenggarakannya Pameran dan Expo. Karena itu, ketika aktivitas pendukung dihentikan, tentu akan berpengaruh terhadap tujuan Expo UMKM dan pada akhirnya dapat berdampak pada pelaku UMKM yang mengalami kerugian,” tegas Buchari.
” …………………….
Pemerintah Gelar Expo, Izin Ada, Mengapa Kegiatan Pendukung Dihentikan?, Pelaku Usaha Mengaku Rugi Siapa Bertanggung Jawab? Jangan Hentikan Kegiatan, Telusuri Jika Ada Dugaan Pelanggaran
………………………… “
Sementara itu, senior pers Rote Ndao, Arkhimes Molle,SH,MA, menilai polemik terkait dugaan pungli dan penilaian terhadap sejumlah permainan ketangkasan perlu disikapi secara objektif dan tidak hanya berdasarkan sudut pandang masing-masing pihak.
Kepada wartawan, Selasa (11/8/2026), Arkhimes Molle mengatakan, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Expo UMKM semestinya ditelusuri dan diselesaikan sesuai kewenangan, tanpa serta-merta menghentikan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar menghentikan kegiatan, tetapi bagaimana pemerintah bersama pihak-pihak berwenang mencari solusi agar tujuan utama penyelenggaraan Expo UMKM tetap berjalan dan masyarakat tidak menjadi korban.
“Kegiatan Pameran Pembangunan dan Expo UMKM adalah kegiatan pemerintah. Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum dan pelaku UMKM. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan, tentu melibatkan pihak keamanan,” ujar Arkhimes Molle
Ia menambahkan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat dugaan pelanggaran, termasuk dugaan pungli maupun kegiatan yang dinilai mengarah pada perjudian, maka persoalan tersebut seharusnya ditelusuri berdasarkan fakta dan kewenangan masing-masing pihak.
“Kalau ada isu dan penilaian sepihak, seharusnya ditelusuri kebenarannya dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, bukan serta-merta menghentikan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Arkhimes Molle menilai, penghentian kegiatan tanpa solusi berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang telah mengeluarkan modal untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Pelaku UMKM Mengaku Merugi
Sejak dihentikannya sejumlah aktivitas pendukung Expo UMKM, keluhan mulai muncul dari sejumlah pelaku usaha. Mereka mengaku mengalami kerugian karena aktivitas pengunjung dan transaksi di lokasi pameran ikut menurun.
Tidak hanya pelaku UMKM, pihak yang telah menyiapkan kegiatan permainan ketangkasan juga disebut ikut mengalami kerugian karena sebelumnya telah mengeluarkan modal hingga jutaan rupiah untuk pengadaan barang dan perlengkapan kegiatan.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat apabila sebuah kegiatan pemerintah yang telah berjalan kemudian dihentikan karena munculnya persoalan di tengah pelaksanaan.
“Kenapa kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat, ketika muncul persoalan, justru masyarakat yang menjadi korban? Kalau memang ada persoalan, termasuk dugaan pungli atau kegiatan yang dianggap melanggar aturan, seharusnya dicari solusi dan ditindak sesuai kewenangan. Jangan sampai persoalan tersebut justru mengorbankan masyarakat dan pelaku UMKM,” pungkas Arkhimes, yang juga merupakan Pimpinan Redaksi dan pemilik Media online Pena group.
