PENA-EMAS.COM – Mirisnya Proyek yang dibiayai oleh DAK Tahun Anggaran 2023 dari Dinas PUPR Propinsi NTT sebesar Rp. 7 M lebih di Kabupaten Rote Ndao kini sedang berjalan pelaksanaan pekerjaannya namun menggunakan material yang belum dilakukan uji Lab.
Hal ini diketahui saat terjadinya perdebatan antara Wakil Ketua DPRD Kab. Rote Ndao Paulus Henuk,SH dengan Pihak Dinas PUPR Propinsi NTT saat berada di Lokasi Proyek yang turut disaksikan oleh Kontraktor pelaksana PT Tunas Baru Abadi Senin 12/6/2023 belum lama ini.
“ Ya nanti kita akan Uji Lab. Kalau materialnya diketahui tidak layak, soal dia masuk spek atau tidak, pasir. ini agregat tidak masuk “ Ucap Petugas Dinas Teknis PUPR Propinsi NTT yang dikutip Media.
Soal ini. saat dimintai komentar Ketua Komici C – DPRD Kabupaten Rote Ndao Petrus J. Pelle. Pada Kamis (15/6/2023) di Ba,a Ia mengatakan, Hampir semua proyek APBN, APBD I, APBD II di Kabupaten Rote Ndao rata-rata mutu dan kualitasnya tidak memadai sesuai dengan harapan masyarakat.
Hal ini diduga kuat akibat dari funggsi pengawasan yang rendah sekali sejak awal kegiatan dimulai. Ataukah ada pengawasan namun kongkalikong antara Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sehingga muttu pekerjaan tidak sesuai apa yang diharapkan.
“ Tahun kemarin baru saja kerja tahun ini sudah rusak, ada juga yang sementara dalam pekerjaan namun sudah rusak”. Ujar Pelle.
Selanjutnya Petrus Pelle mencontohkan proyek Pekerjaan Ruas “Jalan Lingkar Selatan” yang sudah di kerjakan sejak tahun 2006 lalu oleh PT. Cipta Karya hingga saat ini saja belum ada sedikit tanda-tanda kerusakan. Katanya bernada Ironis
Menurutnya. Bila dibandingkan dengan proyek-proyek APBN, ABPD II, APBD I, di Rote Ndao yang baru di kerjakan tahun kemarin sudah rusak total bahkan yang sementara dikerjakan juga ikut rusak. Soalnya adalah pada konsultan pengawas dan dinas teknis tidak dekatkan diri di lokasi proyek guna lakukan pengawasan yang benar.
Paket Pekerjaan Penanganan Logsegmen Ruas Jalan Baa-Batutua Rp. 7 Miliar Lebih yang terjadi masalah pada spesifikasi dan material yang tidak layak. itu akibat dari lemahnya fungsi pengawasan konsultan pengawas dan dinas teknis sehingga pihak kontraktor pelaksana seenaknya saja.
Untuk itu, diduga menggunakan material yang cacat mutu. “ ini akibat dari rendahnya fungsi pengawasan konsultan dan dinas teknis”. Tegasnya.
Ini bisa fatal jadinya kalau baru pada tahapan awal pekerjaan mengunakan material cacat mutu atau tidak sesuai spesifikasi perintah kontrak apalagi jika sampai pada pelaksanaan lapisan agregat hotmix. Ini nantinya perlu lebih teliti untuk mengetahui jenis aspal yang digunakan apakah itu Aspal Curah atau aspal berlabel SNI.
” Kalau perintah kontrak harus gunakan material dan kerjanya seperti apa. jangan dalam pelaksanaan kegiatan kontraktor pakai aturanya sendiri karena kualitasnya pasti beda dan itu yang mengakibatkan banyak sekali proyek di Rote Ndao mutunya rendah”.
Ketua Komisi C Petrus J Pelle yang juga mantan Kontraktor sebelum menjadi Anggota DPRD tiga periode ini, meminta Peran Aparat Penegak Hukum, Pemprov sebagai Dinas teknis, DPRD, Masyarakat, serta Pers turut melakukan pengawasan bahkan perlu ditindak sesuai aturan kalau pelaksanaan pekerjaan tidak mengaju pada mekanisme. Tandasnya.
Seperti diberitakan Media ini pada Edisi sebelumnya “ Ketua Fraksi Perindo DPRD Propinsi NTT: Rekomendasi Khusus dan Mendesak. “ Kordinasi dengan Polda NTT”
PENA-EMAS.COM. Pelakanaan Paket pekerjaan Penanganan Logsegmen Ruas Jalan Baa – Batutua, di Kabupaten Rote Ndao, Sumber biaya DAK Propinsi NTT pada Dinas PUPR sebesar Rp. 7 M lebih oleh Kontraktor Pelaksana PT Tunas Baru Abadi dan Konsultan Pengawas PT Konindo Panorama Konsultan masuk Rekomendasi Khusus dan Mendesak.
Demikian Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Perindo DPRD Propinsi NTT Gonzalo G.M. Sada,S.Sos saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp Rabu ( 14/6/2023) pukul 13:46 Wita.
Kepada PENA-EMAS.COM Gonzalo G.M. Sada,S.Sos. mengatakan, masalah sehubungan dengan perdebatan antara Wakil Ketua DPRD Kab. Rote Ndao dari Fraksi Perindo dengan Pihak Dinas PUPR Propinsi NTT terkait Pelakanaan Paket pekerjaan Penanganan Logsegmen Ruas Jalan Baa- Batutua, di Kabupaten Rote Ndao, Sumber biaya DAK Propinsi NTT pada Dinas PUPR sebesar Rp. 7 M lebih masuk Rekomendasi Khusus dan Mendesak. Fraksi Perindo.
Gonzalo Sada mengatakan, secara tegas permasalahan pekerjaan ruas jalan Propinsi diseluruh Kabupaten/Kota se-NTT termasuk di Kab. Rote Ndao memiliki permasalahan yang sama yakni soal aspek kualitas sehingga melalui Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir tentang LPJ Pelaksanaan APBD TA 2022, Fraksi Perindo memasukannya sebagai masalah “Khusus” bahkan meminta untuk aparat penegak hukum turun tangan menyilidiki masalah ini. Jelas Gonzalo.
Selanjutnya. Kata Gonzalo. Biaya pembangunan Insfrastruktur jalan Propinsi dibiayai dari dana Pinjaman daerah sebesar Rp 1.03 Triliun sehingga semua pihak wajib untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan agar tidak disalahgunakan.
Menurut Gonzalo Pandangan Umum Fraksi pada rapat Senin 19 Juni 2023 ini masalah Jalan Propinsi di Kab Rote Ndao sebagai “ Rekomendasi Khusus dan Mendadak” Fraksi Perindo rekomendasi sebagai hal “urgent dan mendesak” Tegasnya.
Sementara Junus Panie. Ketua ANTRA – RI sebagai LSM Anti Korupsi hari ini akan mengambil sampel material untuk dilakukan uji Lab dan berkordinasi dengan Polda NTT untuk tindak lanjuti masalah pekerjaan yang sudah jelas tidak sesuai mekanisme.
Menurut Junus Panie. pelaksanaan pekerjaan ruas jalan yang dibiayai oleh DAK Propinsi itu telah terindikasi merugikan negara alias upaya tindakan korupsi oleh pelaksana dan konsultan. Hal ini kata Junus, Material pasir tidak layak, menggunakan material bekas galian dilokasi pekerjaan dan jelasnya tidak sesuai RAB dan Spesifikasi.
Pantauan Media ini dan sesuai tangkapan rekaman video dilokasi proyek terjadi beda pendapat soal sekitar material yang digunakan. Antara Wakil Ketua DPRD Kab. Rote Ndao Paulus Henuk,SH dengan seorang petugas dari Dinas PUPR Propinsi NTT.
Dalam situasi tersebut terlihat selain Petugas mengakui dan membenarkan adanya material yang digunakan kontraktor tidak sesuai spesifikasi tetapi Ia juga terkesan menunjukan perannya sebagai pengganti peran Kontraktor dan Konsultan Pengawas.
Hal ini terlihat dari saat Pihak Dinas PUPR turun lokasi namun pihak Konsultan Pengawas sendiri tidak berada di lokasi sementara pihak Kontraktor pelaksana ada bersama dilokasi namun hanya bungkam mulut sementara pihak Dinas yang berperan seputar pekerjaan bermasalah.
“ Jangan jangan proyek ini kerja bareng Dinas dan Kontraktor “ sentil nitesen di media social bahkan ada yang mengatakan rakyat kerja rumah tinggalnya saja pakai pasir Takari, masa proyek bernilai miliaran rupiah pakai pasir seperti itu.? tulisnya bernada miris.
Proyek DAK Dinas PUPR Propinsi NTT Rp. 7 Milyar Lebih Diduga pelaksaannya gunakan Material tidak layak https://www.pena-emas.com/daerah/proyek-dak-dinas-pupr-propinsi-ntt-rp-7-milyar-lebih-diduga-pelaksaannya-gunakan-material-tidak-layak/
Kajati dan Kapolda NTT Diminta Tindak Tegas Oknum Kontraktor dan Konsultan pelaksana Proyek di Kab. Rote Ndao https://www.pena-emas.com/hukum/kajati-dan-kapolda-ntt-diminta-tindak-tegas-oknum-kontraktor-dan-konsultan-pelaksana-proyek-di-kab-rote-ndao/