Bupati Rote Ndao, DPRD dan APH seharusnya Bersikap. “ Membangun Untuk Kemunduran “

Foto: Arkhimes Molle,SH,MA.

PENA-EMAS.COM – Pelaksanaan pekerjaan Proyek Ruas jalan Hotmix Oelua – Boni yang dibiayai dengan uang rakyat sebesar Rp. 6,4 Miliard. Pekerjaan sedang berlangsung dan belum selesai namun sudah rusak bahkan hasilnya di nilai berkualitas rendah. Hal ini sangat memprihatinkan dan menyakitkan hati masyarakat sebagai penerima manfaat kedepannya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Parindo Kabupaten Rote Ndao Arkhimes Molle,SH,MA saat dimintai tanggapannya terhadap sejumlah masalah pembangunan fisik di Kabupaten Rote Ndao yang terindikasi bermasalah. Sabtu 23/9/2023.

Bacaan Lainnya

Melalui sambungan selulernya. Kepada PENA-EMAS.COM. Ia mengatakan, Sangat memprihatinkan dan menyakitkan hati masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan kedepannya kalau hasil pembangunan yang di hasilkan terkesan asal jadi. Belum selesai kerja saja sudah rusak, bagaimana dengan beberapa waktu setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

Kondisi ini sebenarnya menyita perhatian serius komponen yang berkewenangan dan wajib berperan penuh adalah Pemerintah dalam hal ini Bupati dan Dinas Teknis sebagai pengguna dan penaggungjawab atas anggaran.

DPRD sebagai pemegang mandat amanah rakyat dengan tugas fungsi menetapkan anggaran dan mengawasi pelaksanaannya, kemudian Aparat Penegak Hukum (APH) yang berkewenagan menindaklanjuti dalam ranah proses hukum atas indikasi merugikan rakyat.

Jika hal seperti ini jauh dari perhatian ketiga pihak ini, pemerintah, Dewan dan APH maka tidak berbeda dengan pembangunan Kabupaten Rote Ndao bukan maju tetapi semakin mundur kebelakang.

“ Kita bisa bayangkan dan renungkan kalau setiap tahun anggaran ratusan miliaran rupiah digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik tetapi hasil yang dicapai seperti kasus ruas jalan Oelua – Boni lalu kemudian dibiarkan oleh pemerintah, DPRD dan APH kira kira apa ada dalam harapan rakyat soal kemajuan Rote Ndao ? “ Katanya bernada Tanya.

Untuk itu, sebagai pimpinan Partai Politik yang memiliki fungsi memberi masukan dan saran untuk Pemerintah dan pihak terkait dalam rangka untuk kemajuan daerah maka saya minta perhatian serius
Bupati, Kadis, DPRD dan APH untuk harus mengambil langkah sesuai dengan tugas agar hasil pembangunan tidak bermuara pada “ membangun untuk kemunduran “. Tandasnya.

Selain itu Arkhimes Molle juga menyatakan kekesalannya atas Kunker DPRD Rote Ndao yang menghabiskan waktu dan anggaran untuk melakukan monef namun justru tidak sampai pada kegiatan yang bermasalah.

Kepada Kontraktor pelaksana dan Konsultan jangan berdalil “ ada masa pemeliharaan “ kemudian kerja asal jadi dan akan diperbaiki kalau rusak. Untuk itu APH seharusnya sudah menindaklanjuti sejak awal atas indikasi pekerjaan yang bermasalah ini untuk ditindak sesuai mekanisme yang berlaku. Jangan ada pembiaran dan terkesan tidak tahu persoalan yang tengah terjadi di depan mata.

Sebagai Pimpinan Partai saya segera menegaskan kepada Anggota DPRD Kab Rote Ndao asal Fraksi Perindo untuk segera mengambil langkah dan sikap tindaklanjuti atas beberapa masalah penggunaan APBD yang terindikasi kasus.

Hal ini diantaranya. Selain proyek Ruas jalan Oelua – Boni, ada juga masalah pengadaan pakaian Dinas di Badan Sat Pol PP, Rumput Odot, Dana Covid dan masih beberapa dugaan masalah penyalahgunaan APBD oleh pihak yang diduga tidak bertanggungjawab mencapai miliran rupiah.

Intinya adalah saya minta APH. Baik, Kepolisian dan Kejaksaan. Khususnya Kapolres dan Kajari Rote Ndao untuk tidak mendiam diri dengan masalah yang sedang terjadi dan merugikan masyarakat Rote Ndao akibat kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan pekerjaan asal jadi. Tegasnya.

Menurut Mantan Ketua Fraksi Gabungan ITA ESA DPRD Rote Ndao Periode 2004 – 2009 ini, kalau kita mau jujur dan melihatnya secara cermat maka selama belasaan tahun pemanfaatan anggaran untuk pembangunan telah terjadi kerugian bagi rakyat bisa mencapai Triliun rupiah tetapi masih jauh dari peran APH.

Kerugian yang dialami rakyat diantaranya akibat dari hasil pembangunan yang tidak menyentuh dengan harapan rakyat. Misalnya, hasil pekerjaan berkualitas rendah tidak selaras dengan anggaran, hasil pekerjaan mubazir dan tidak bermanfaat, Anggaran yang digunakan tidak berdampak ekonomis dan lain sebagainya.

“ Terdapat sekian banyak gedung yang dibangun menghabiskan dana sangat besar di seluruh Rote Ndao tapi faktanya tidak bermanfaat, manfaatnya hanya di huni kambing domba. Ini kerugian bagi rakyat, tahun in kita kerja tahun depan rusak. Ini kerugian bagi rakyat secara materi mencapai triliun rupiah “ Ujarnya menutup sambungan telpon.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Pos terkait