Anggota DPRD Kab. Rote Ndao dari Partai Gerindra
Rote Ndao – Pena Emas.com Kementerian dan Dirjend Perhubungan Laut RI diminta menindak tegas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba,a. Kab. Rote Ndao atas penyataannya kepada publik melalui media masa (Online) yang dinilainya tidak bertanggungjawab terhadap tugas dan jabatannya sebagai pimpinan institusi serta pengguna anggaran yang dimandatkan oleh rakyat.
Demikian penegasan ini ditegaskan oleh politisi Partai Gerindra, Anggota DPRD Kab. Rote Ndao Adrianus Pandie,SH. yang sudah mewakili selama tiga periode ini di Ba,a (21/11).
Kepada Pena Emas.com. Adrianus Pandie,SH. Mengatakan, sebagai Wakil Rakyat dalam fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan Anggaran untuk rakyat. Baik APBN maupun APBD merupakan tugas dan tanggungjawab Dewan mulai dari DPR RI sampai DPRD Propinsi dan Kab/Kota.
Untuk itu terkait dengan pelaksanaan pembangunan pengembangan Faspel di Wilayah Kab Rote Ndao yang di danai APBN bermasalah dengan pemanfaatan material lokal hingga rusak beratnya Faspel Ndao Nuse dan Batutua perlu dipertanggungjawabkan oleh PPK dan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba,a Wilibridus Thaal sebagai pengguna anggaran.
Pernyatasn Wilibrodus Thaal sebagai pimpinan yang disebarkan ke publik via media massa, masalah pembangunan dan rusaknya Faspel bukan urusan dan tanggung jawabnya, itu perlu ditindak tegas oleh Dirjen dan Kementerian. Tegas Pandie.
Sebagaimana dilangsir media ini pada edisi sebelumnya, Wilibrodus mengatakan masalah pembangunan Faspel Baa ” itu bukan bukan urusannya”.
Menurut Adrianus Pandie, terhadap masalah tanggung jawab pimpinan dan pengguna anggaran seperti ini,
Dirjen Perhubungan Laut segera mengambil langkah tindak.
” Satu hal yang sangat tidak elok adalah dilakukan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Baa, Wilibrodus Thaal, SE Selaku Kuasa Pengguna Anggaran itu tidak etis kalau menjawab kepada Media bahwa Itu bukan urusan dia.” Ujar Politisi tiga periode ini.
Ia, minta Dirjen Perhubungan Laut agar menindak tegas Wilibrodus. tidak ada satu manusia yang katakan kebal hukum model seperti Wilibrodus. Sebagai pimpinan yang mengelolah uang rakyat tapi tidak bertanggung jawab maka orang ini kalau bisa dipecat saja atau pindakan saja karena tidak mau bertanggung atas kerusakan berat pada pembanguan faspel Laut di Rote Ndao yang biayai oleh APBN. Kata Pandie tegas.
Dijelaskan pula, Faktanya 4 hari kemarin saat saya berada di Pelabuhan Baa, Turut memantau proses pekerjaan yang dilakukan parah pekerja dilokasi proyek.
Bagian pelabuhan sisi laut saat pengecoran tidak mengunakan material besi hanya mengali beton yang ada terus di taruh tripleks dari lapisan bawah langsung di lakukan pengecoran.
Sedangkan perekat antara satu sambungan sisi pelabuhan sama sisi lainnya harus gunakan tulangan besi beton.
” Saya pantau itu pada pekerjaan pelabuhan Ba’a cuma di bor tidak terikat tulangan beton pada kedua sisi pelabuhan kondisi ini terlihat belum lama ini baru 4 hari kemarin ” Ujar Adrianus bernada kesal.
Seperti sebelumnya, dilangsir media ini pada edisi Selasa (19/11)
Judul berita ” MASALAH MATERIAL LOKAL DAN BANGUNAN RUSAK BERAT PROYEK FASPEL – APBN 2019, DI KAB. ROTE NDAO, LSM LAPORKAN KE KPK”
“Kepala Kantor Pelabuhan Ba,a Rote Ndao – Wilibrodus : ” ITU BUKAN URUSAN SAYA”
Kepala kantor pelabuhan Kelas III, Baa Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Wilibrodus Thaal, SE, saat dihubungi melalui telepon selulernya hari ini Selasa (19/11). Ia. mengatakan, Dirinya tidak berurusan dengan pembangunan Faspel, tapi mengakui dirinya sebagai pimpinan punya hak untuk tidak berkomentar.
” Saya tidak urus itu, Ia benar saya pimpinan tapi buat apa. Saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran tapi itu hak saya, untuk tidak jawab juga itu hak saya ” Ucap Wilibrodus Thaal dari balik selulernya bernada tidak bersahabat sambil memutuskan sambungan teleponnya.
Penulis : Riyan
Editor : Arkhimes
Tetap Terhubung Dengan Kami:
