PENA-EMAS.COM. Dr. Marthen H. Toelle, BcHk., SH., MH, minta keseriusan Polres Rote Ndao menyelesaikan kasus temuan BPK RI Perwakilan NTT yang melibatkan Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao.
Permintaan ini disampaikan oleh DR. Marthen H Toelle, BcHk., SH., MH melalui pesan WhatsAppnya dari Nomor: 081 227 336 XXX, Sabtu kemarin Sekitar Pukul 16:38 Wita.
Menurut Praktisi Hukum dan Advokat Marthen H. Toelle, berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/06/VIII/2022/Reskrim, Tanggal 29 Agustus 2022, Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Rote Ndao sedang menangani perkara pada OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, Terkait dengan perkara Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Ketentuan harus sampai tuntas. Ini harus ditangani secara serius. Tegasnya.
” Tindakan hukum Polres Rote Ndao, melalui Unit Tipikor sudah benar dan tepat sehingga harus serius sampai tuntas ” ujar Tulle.
Aparat Sipil Negara (ASN), yang mengunakan uang negara dalam segala bentuk aktifitas wajib mempertanggungjawabkannya.
Semua laporan penggunaan keuangan negara akan di audit oleh BPK dan atau BPKP. Apabila dalam audit BPK/BPKP ditemukan adanya penyelewengan keuangan maka disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindak
Dalam waktu yang sudah ditentukan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi anjuran/kebijakan Pemda, maka Pemda meneruskan dugaan adanya penyelewengan keuangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini, Polisi atau Kejakasaan dan KPK,
Oleh karenanya, bagi pihak yang tersangkut dalam temuan penyalahgunaan keuangan negara harus serius ditindak, Termasuk ada beberapa Anggota DPRD yang tidak mematuhi anjuran/kebijakan maka kepada mereka dikenakan tindakan hukum tersebut. Tegas Tulle.
Seperti sebelumnya diberitakan Media ini soal Pihak Polres Rote Ndao memanggil 15 orang Anggota DPRD Untuk dimintai keterangan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
