BUPATI ROTE NDAO SURATI GUBERNUR NTT UNTUK MENGESAHKAN APBD KAB. ROTE NDAO 2020. “DPRD TENTUKAN SIKAP HARI INI”.

Bupati Rote Ndao Ny. Paulina Haning Bully, SE
Bupati Rote Ndao
Ny. Paulina Haning Bully, SE

BUPATI ROTE NDAO SURATI GUBERNUR NTT UNTUK MENGESAHKAN APBD KAB. ROTE NDAO 2020. “DPRD TENTUKAN SIKAP HARI INI”.
Rote Ndao – Pena Emas.com.
Benang kusut soal RAPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 belum juga berakhir meskipun sudah melibatkan Gubernur NTT menfasilitasi penyelesaiannya. Ibarat perkara, putusan perkara RAPBD Kab. Rote Ndao Tunggu Jawaban Gubernur NTT.

Ketiga Pimpinan DPRD Kab. Rote Ndao

Pantauan Pena Emas.com. Skenario tarik – menarik Pemerintah dan DPRD Kab. Rote Ndao soal RAPBD ini terlihat dimulai dari setelah DPRD dilantik hingga Partauran Tata Tertib tidak di undangkan oleh pemerintah.

Hal ini kemudian terjadi beberapa kali harus diselesaikan dengan pihak pemerintah Propinsi artinya melibatkan Gubernur untuk menfasilitasi pada akhirnya terhambat pada pembentukan alat kelengkapan Dewan (AKD)

AKD kemudian atas hasil konsultasi dengan pihak Propinsi, AKD terpaksa dibentuk dengan menggunakan Tatib sebelumnya.

Setelah AKD terbentuk, kembali pemerintah mengulur ulur waktu pengajuan Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2020 sampai melampau batas waktu yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku alias perintah Kepmendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Kembali lagi DPRD bersurat dan konsultasi dengan pemerintah Propinsi baru di lakukan pembukaan Sidang IV DPRD untuk membahas RAPBD Tahun Anggaran 2020. Saat pembukaan Sidang sempat tertunda karena Pemerintah tidak hadir.

Dewan bersurat lagi kepada pemerintah. Selanjutnya pemerintah hadir namun bukan membahas RAPBD tetapi pemerintah minta pembahasan ulang Tatib. Kondisi ini memanas tetapi akhirnya pemerintah mengalah dan Tatibnya di Undangkan.

Sidang IV dimulai dan kegiatan pembahasan dimulai dari tingkat Komisi. Di tingkat Komisi sebagian program kegiatan dan anggaran dipengkas karena pemerintah tidak bisa meyakinkan dewan untuk di akomodirnya sejumlah kegiatan dan anggaran tersebut dalam RAPBD TA 2020 yang oleh Komisi di rekomendasi ke pembahasan di Tingkat Gabungan Komisi.

Pembahasan di tingkat Gabungan Komisi program kegiatan yang direkomendasi dari Komisi tetap ditolak terutama anggaran untuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) yang menjadi konflik lahirnya pemerintah menempuh sikap Walk Out.

Sebelumnya di Gabungan Komisi puluhan miliaran anggaran yang ditolak tidak dipermasalahkan pemerintah. Misalnya pengadaan tanah sebesar Rp. 5 Milyard lebih dan kegiatan pembangunan jalan lingkar kota Baa Rp.1.6 Milayard tetapi justru anggaran untuk TBUPP sebesar Rp. 296.655.600,- yang membuat pemerintah jadikannya sebagai alasan untuk meminta Gubernur menentukan jawaban.

Konsultasi bersama sudah dilakukan dan sudah ada petunjuk Gubernur namun tetap pemerintah beralasan masih menunggu jawaban Gubernur, lalu waktu dan batas waktu yang diputuskan Gubernur bagi Pemerintah dan DPRD bersidang untuk tetapkan APBD tanggal 23 Desember 2019 namun tidak lagi di hadiri pemerintah.

Dewan kemudian bersurat lagi yang intinya melaporkan kepada Gubernur bahwa tindak lanjut hasil konsultasi bersama Gubernur tidak dilaksanakan karena Pemerintah tidak menghadiri sidang IV DPRD sesuai waktu yang sepakati bersama dengan pemerintah Propinsi.

Selanjutnya pemerintah dalam hal ini Bupati Rote Ndao bersurat lagi dengan surat Nomor : BKA. 900/1375/XII/Kab.RN/2019. Tertanggal 23 Desember 2019 dengan Hal Laporan.
Dalam laporan tersebut. Intinya, bahwa pemerintah tidak menghadiri lagi sidang dengan DPRD dikarenakan terdapat penolakan pengalokasian anggaran oleh DPRD yang menurut pemerintah untuk membiayai kegiatan yang prioritas dan strategis termasuk anggaran untuk TBUPP

Dalam surat Pemerintah tersebut dilaporkan bahwa fenomena dan dinamika politi DPRD berorientasi pada kekuasaan untuk menghambat, mendiskreditkan, dan menggagalkan program strategis pemerintah yang tertuang dalam RPJMD

Untuk itu, Pemerintah dengan alasan keterbatasan waktu efektif berjalan, maka dalam rangka pelaksanaan APBD Kab Rote Ndao TA 2020. Pemerintah Kab Rote Ndao akan segera menyampaikan dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan lampiran serta dokumen Evaluasi lainnya untuk memperoleh pengesahan dari pemerintah Propinsi.

Terhadap surat Bupati Rote Ndao kepada Gubernur NTT, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henuk, SH saat di konfirmasi (23/12) mengatakan, soal surat tersebut DPRD akan mengambil sikap hari ini Selasa (24/12).

Untuk itu. Lanjut Paulus, Ketua DPRD Kab. Rote Ndao Alfred Saudila,A.Md telah mengeluarkan surat undangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menggelar rapat dalam rangka menyikapi laporan Bupati Rote Ndao yang meminta Gubernur NTT mengesahkan APBD Kab Rote Ndao TA 2020 oleh Pemerintah Propinsi. Jelasnya.

Surat Undangan ditandatangani oleh Ketua DPRD Alfred Saudila dengan Nomor : 170/115/DPRD/RN/2019 tertanggal 23 Desember 2019. Hal Undangan yang isinya rapat untuk menyikapi surat Bupati Rote Ndao. Tambahnya.

Sementara Ketua DPRD Kab. Rote Ndao Alfred Saudila dan Wakil Ketua Yosia A. Lau, SE saat dihubungi via sambungan seluler namun nomor ponsel yang dituju tidak aktif.

Seperti diberitakan oleh Media ini sebelumnya, “Pasca Drama Wolk Out Pemerintah, pilihan kepentingan pihak Individu” Aksi Walk Out pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rote Ndao oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao sebagai Wakil pemerintah menjadi fenomena baru dalam dinamika pengambilan keputusan untuk membahas kepentingan rakyat dan kemajuan daerah yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2020.

Bayangkan Fenomena ini jika setiap mengambil keputusan yang melibatkan hajat hidup orang banyak (Rakyat) selalau disikapi pemerintah dengan cara demikian. Rasanya drama Walk Out oleh pemerintah terdorong oleh kepentingan salah satu kepentingan individu dan membiarkan kepentingan rakyat.

Aksi walk Out ini akhirnya berujung pada Pemerintah dan Dewan harus datang bertanya pada Gubernur Nusa Tenggata Timur dan hal pokok yang mengakibatkan Pemerintah memilih Walk Out dari paripurna dewan justru pemerintah Propinsi menyarankan agar hal yang diangkat dalam paripurna DPRD tersebut melemahkan sikap pemerintah dalam soal Walk Out.
Demikian soal ini dijelaskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Paulus Henuk,SH usai pertemuan konsultatif antara pemerintah dan DPRD Rote Ndao yang difasilitasi oleh Gubernur NTT melalui Asisten III dan Biro Keuagan Propinsi NTT, (20/12) diruang kerja Asisten III.

Kepada Pena Emas.com, Politisi asal Partai Perindo ini. Menjelaskan, Hasil konsultasi bersama antara DPRD dan Pemda Rote Ndao dengan pihak Gubernur NTT yang diwakili oleh Asisten III dan Biro Keuangan Propinsi NTT terkait kelanjutan sidang IV DPRD Rote Ndao pasca aksi “Walk Out” menghasilkan tiga hal penting.

Ketiga Hal penting tersebut. Sebut Paulus. Pertama, DPRD dan Pemda Rote Ndao agar melanjutkan sidang IV sampai dengan memenuhi semua tahapan persidangan hingga diperoleh kesepakatan bersama anatar DPRD dan Pemda Rote Ndao. Kedua, Batas waktu yang diberikan oleh pemerintah Propinsi adalah Senin tanggal 23 Desember 2019. Pukul 18:00 Wita. dan ketiga, Dokumen yang harus diselesaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan anatara lain: Pengantar Nota Keuangan, Pandangan Umum Fraksi fraksi, Laporan Komisi, Laporan Gabungan Komisi, Pendapat Akhir Fraksi dan Kesepakatan bersama.

Menjawab soal terlambatnya sidang IV dan drama Walk Out pemerintah, Ia mengatakan, Pelaksanaan sidang IV terlambat dikarenakan sikap pemerintah yang memutuskan untuk walk out ditengah pengambilan keputusan terkait perlu di droup atau tidaknya kegiatan penganggaran untuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembengunan (TBUPP) yang diketuai oleh mantan Bupati Rote Ndao Drs Leonard Haning,MM. Jelas Paulus.

Sementara ditempat terpisah Ketua Fraksi Demokrat Sejahtera Petrus J. Pelle,S.Pd mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan aksi Walk Out Pemerintah dalam paripurna sidang IV DPRD Rote Ndao hanya persoalan tidak dianggarkannya dana untuk TBUPP sebesar Rp. 200 juta lebih karena Tim ini tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

“ sangat disayangkan pemerintah memilih walk out yang menghalangi kelancara sidang hingga penetapan APBD yang limit waktunya sudah nepet. Drama Wolk Out Pemerintah pilihan kepentingan pihak Individu. Masak pemerintah pilih walk out gara gara anggaran TBUPP 200 jutaan lalu buang 800an milliard untuk kepentingan seluruh rakyat Rote Ndao “ Ujar mantan Wakil Ketua DPRD ini bernada ironis. (memo)

 

 

 

 

 

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Pos terkait