Dualisme Petunjuk, Kelanjutan Sidang IV DPRD. Soal RAPBD TA 2020 “ Bisa merugikan Rakyat”

Alfred Saudila,A.Md
Ketua DPRD Kab. Rute Ndao

Dualisme Petunjuk, Kelanjutan Sidang IV DPRD. Soal RAPBD TA 2020 “ Bisa merugikan Rakyat”

Rote Ndao-Pena- Emas.com

Sidang IV DPRD Kabupaten Rote Ndao pasca Aksi “WO” Pemda Rote Ndao digelar kembali. Sidang tersebut di scors hingga tidak terbatas waktu sejak beberapa waktu yang lalu untuk kemudian dikonsultasikan dengan Gubernur NTT.

Sebagaimana sebelumnya Wakil Ketua DPRD Paulus. Henuk,SH. Mengatakan, DPRD dan Pemda Rote Ndao agar melanjutkan sidang IV sampai dengan memenuhi semua tahapan persidangan hingga diperoleh kesepakatan bersama anatar DPRD dan Pemda Rote Ndao. Sesuai hasil konsultasi bersama dengan pemerintah Propinsi.

Selanjutkannya sesuai rencana sidang IV DPRD Rote Ndao akan dilanjutkan kembali pada Sabtu, (21/12) pukul 15:00 Wita. Hal ini kemudian Ketua DPRD Kabuapaten Rote Ndao mengeluarkan surat undangan yang isinya Kelanjutan sidang IV DPRD Kab Rote Ndao Tahun 2019 dengan agenda pokok pembahasan dan penetapan Ranperda tentang APBD TA 2020.

Pantauan Pena Emas.com di Gedung Sasando DPRD Kab. Rote Ndao, sampai dengan batas waktu tidak kunjung hadir satu pun pihak Pemerintah. Baik Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun OPD akhirnya sidang dibuka kembali dan kemudian di scors hingga batas waktu yang tidak ditentukan oleh Ketua DPRD asal Partai Nasdem Alfred Saudilla,A.Md didampindi Wakil Ketua Paulus Henuk.
Ketidak hadiran pemerintah baru diketahui Crew Media, saat Ketua DPRD usai membuka sidang Paripurna sekaligus menyampaikan alasan ketidak hadiran pemerintah melalui Surat Bupati Rote Ndao Nomor : Pemkes.100/1374/XII/Kab.RN/2019, Sifat Penting, Hal. Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Rote Ndao.

Dalam surat tersebut Pemerintah beralasan, ketidak hadirannya untuk mengikuti kelanjutan sidang IV DPRD masih menunggu petunjuk dan pendapat Gubernur NTT sebagaimana Surat Bupati Nomor: UM.900/1390/XII/RN/2019 tanggal 18 Desember 2019. Hal Mohon petunujuk dan pendapat.

Selain itu, pemerintah juga beralasan terhadap penolakan sejumlah program oleh DPRD yang mengakibatkan Pemerintah Walk Out telah diserahkan kepada Gubernur sementara pihak pemerintah Rote Ndao belum mendapat petunujuk dan arahan Gubernur.
Dalam sidang lanjutan tersebut ketidakhadiran pemerintah mendapat aksi pendapat tegas dari Anggota DPRD Rote Ndao Ketua Fraksi Demokrat Petrus J Pelle dengan kesal sangat menyayangkan sikap pemerintah Rote Ndao yang dinilainya sebagai tindakan yang individual karena pemerintah lebih utamakan kepentingan pribadi dan golongan jika dibandingkan dengan upaya untuk memenuhi kepentingan rakyat Rote Ndao.

“ Pemerintah memilih TBUPP dengan anggaran 200an juta yang ditolak lalu untuk rakyat 800an milyard di abaikan. Kasian rakyat sedang tunggu keputusan kita sementara pemerintah menghambatnya dengan 200an juta untuk TBUPP “ Ujar Pelle

Anggota DPRD sekaligus Ketua PPP Kab Rote Ndao Charli Lian di depan mic dengan tegas mengatakan, Konsultasi dengan pemerintah Propinsi sudah mencapai kesimpulan dan pemerintah Kab Rote Ndao sendiri juga hadir dalam konsultasi di Propinsi tetapi terkesan pemerintah tidak mengikuti petunjuk tersebut sedang dewan melaksanakan petunjuk Propinsi untuk selamatkan APBD Rote Ndao.
“Jujur saja APBD Rote Ndao tidak untuk kepentingan siapa siapa tetapi ini demi kepentingan rakyat sesuai dengan mekanisme persidangan. Kita tidak bertanggungjawab kepada siapa siapa, bukan kepada Presiden, Gubernur tetapi kita bertanggungjawab kepada rakyat. Bukan persoalan siapa kalah dan menang namun ini soal kepentingan masyarakat Rote Ndao” Ujar Charli tegas.
Dia juga tegaskan agar pimpinan kembali bersurat kepada pemerintah Propinsi dan pusat yang narasi dan isinya perlu secara bersama anggota membahasnya sekaligus digambarkan mulai persoalan walk outnya pemerintah hingga sampai tidak mengahadiri sidang hari ini. Tambahnya di setujui oleh sejumlah anggota DPRD yang hadir.

Sementara Ketua Fraksi Partai Perindo Gustaf Folla, usai sidang discors. Saat dimintai komentarnya. Kepada Crew Media. Ia mengatakan, setelah konsultasi dengan pihak Gubernur NTT dan ketidak hadiran pemerintah Kab Rote Ndao terkesan akan ada “Dualisme petunujuk” di kemudian nanti. Satu petunjuk Gubernur melalui Asisten dan Biro keuangan yang kita laksanakan dan pemerintah masih menunggu satu petunjuk yang nantinya mungkin secara langsung oleh Gubernur NTT tanpa diwakili. Kondisi ini membuat kita menunggu terus sementara batas waktu yang diperintahkan oleh undang undang sudah melampoi batas waktu sehingga ini bisa merugikan rakyat. Tandasnya.
“ Kita berbeda terus, bertengkar terus dan menunda terus hanya gara gara dana untuk TBUPP. Kita habiskan waktu dan menunda keputusan APBD hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu tetapi kepentingan rakyat kita tidak pikirkan. Itu merugikan rakyat ” Ujarnya.

Ketua DPRD Kab. Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md, mengatakan, kita sudah melaksanakan semua niat baik untuk menyelesaikan seluruh tahapan namun pemerintah tidak hadir maka kita kembali kepada apa yang diusulkan oleh anggota adalah kembali bersurat kepada Pemerintah Propinsi dan Kepmendagri. Katanya. (memo)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Pos terkait