Wakil ketua DPRD
Pembahasan RAPBD di tingkat Komisi, Awal kepentingan Rakyat dimulai
Rote Ndao – Pena Emas.com
Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Kab. Rote Ndao TA 2020, saat ini ada pada tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2020 di tingkat komisi – komisi DPRD.
Hal ini untuk secara teknis Komisi komisi akan secara rinci membeda RAPBD sehingga terlihat Aspek anggaran mana yang membiayai belanja untuk pelayanan Pemerintahan, mana yang untuk pembangunan dan mana yang akan digunakan untuk mendorong kemajuan ekonomi menuju rakyat sejahtera.
Untuk itu, tentunya selain regulasi menjadi acuan dalam setiap objek belanja. Baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung namun perlu diperhatikan oleh komisi komisi Dewan adalah kepentingan rakyat harus menjadi fokus prioritas secara efektif maupun efisien.
Demikian kata Wakil ketua DPRD Kab. Rote Ndao Paulus Henuk,SH saat ditemui Crew media ini di Gedung Sasando DPRD Kab.Rote Ndao sore tadi, Kamis (12/12).
Politisi Partai Perindo ini meminta kepada Anggota DPRD yang tersebar pada tiga Komisi Dewan dalam pembahasan dengan mitra- mitranya dari berbagai OPD diharapkan dengan serius memperhatikan setiap anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepada Pena Emas.com Paulus juga mengatakan, dirinya optimis komisi komisi akan maksimal mengikuti tahapan dan memastikan anggaran yang direncanakan dipergunakan secara maksimal utk kepentingan rakyat, berasaskan keadilan dan pemerataan pembangunan bagi 10 Kecamatan serta 119 desa/ kelurahan akan diprioritaskan. Jelasnya.
Selain itu kata Paulus. Perhatian komisi terhadap Objek anggaran akan Efektif dan efisien, Tepat sasaran dan berdaya guna serta tidak diskriminatif dan bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang.
Ketika menjawab pertanyaan kemungkinan dalam RAPBD terdapat alokasi anggaran diperuntukan bagi kepentingan yang tidak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Paulus mengatakan, Kepada Anggota yang berperan di komisi akan telilti, selektif dan dipastikan tidak boleh ada anggaran siluman yang tidak jelas.
Ia juga sudah berpesan kepada Anggota komisi terutama anggota asal Fraksi partai Perindo di Komisi untuk memperhatikan adanya dugaan Anggaran yang tidak jelas program dan kegiatannya agar dipanggkas.
Termasuk Anggaran perjalanan dinas yang tidak jelas outputnya agar dipangkas dan dialihkan utk pemberdayaan ekonomi rakyat.Tegas Paulus Henuk.
Selanjutnya. Ungkap Paulus. Kalau Ia juga sudah meminta pada komisi agar memperhatikan kebutuhan RSUD Ba’a yang rasio obat dan alat serta tenaga medis profesional yang tidak sebanding dengan fisik gedung
Kemudian Ia meminta juga agar pembahasan ditingkat komisi komisi perlu memperhatikan biaya penginapan Bupati dan Wabup 8.720.000 per-hari per-orang agar dipertanyakan dasar hukumnya selain Keputusan Bupati. Termasuk anggaran pengadaan tanah Rp. 4,9 M terkait lokasinya dan diperjelas kajian melalaui KJPP atau belum karena kalau terjadi dugaan Mark Up maka DPRD bisa disalahkan.
Sementara untuk anggaran Team percepatan pembangunan agar di kaji kembali Outputnya sehingga tidak ada manfaatnya bagi masyarakat maka dianulir
” Buat apa buang-buang biaya lebih baik untuk rakyat. Pembahasan RAPBD di tingkat Komisi, Awal kepentingan Rakyat dimulai ” Ujar Paulus. (Tim/PE)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
