Rote Ndao, PENA-EMAS.COM — Proyek Rehabilitasi Ruas Jalan Oele–Batulilok senilai Rp1.225.000.000 yang dikerjakan CV Tifanni Karya kini menjadi sorotan serius. Pasalnya, masa kontrak pekerjaan telah berakhir pada 16 November 2026, tetapi progres fisik di lapangan justru masih berada di kisaran 20 persen.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab kontraktor pelaksana, efektivitas pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta langkah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menyikapi pekerjaan yang telah melewati batas waktu kontrak.
Proyek yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah melalui Lembaga Keuangan Bank tersebut memiliki masa pelaksanaan 120 hari kalender, terhitung sejak 20 Juli hingga 16 November 2026. Namun, hingga berakhirnya masa kontrak, capaian pekerjaan masih jauh dari target penyelesaian.
Fakta tersebut dibenarkan Reksi Fanggidae, pengawas dari Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao, bersama Ivan Charles Tabun, Konsultan Pengawas dari CV Multi Cipta Design, saat ditemui PENA-EMAS.COM di lokasi proyek, Senin (16/11/2026), sekitar pukul 12.10 WITA.
“Progres pekerjaan saat ini memang baru mencapai sekitar 20 persen, masih di bawah 30 persen,” ungkap Reksi Fanggidae.
Sementara itu, Ivan Charles Tabun mengatakan progres pekerjaan masih berada di bawah 30 persen. Ia memperkirakan dalam satu minggu ke depan progres dapat meningkat hingga 40–50 persen.
Pernyataan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Sebab, masa kontrak pekerjaan telah berakhir pada hari yang sama, sementara penyelesaian fisik masih jauh dari target.
Sejumlah warga yang ditemui di sekitar lokasi proyek mengaku khawatir terhadap kualitas pekerjaan yang nantinya dihasilkan.
Menurut mereka, dengan kondisi progres yang masih rendah saat masa kontrak berakhir, terdapat risiko kontraktor akan mengejar penyelesaian pekerjaan dalam waktu singkat tanpa memperhatikan standar teknis, mutu, dan kualitas konstruksi.
“Dinas PUPR dan pemerintah terkesan tutup mata. Kalau pengawasan tidak berjalan maksimal, bukan tidak mungkin pekerjaan ini diselesaikan asal jadi. Masyarakat yang akhirnya menanggung akibatnya,” ungkap sejumlah warga.
Kekhawatiran masyarakat tersebut bukan tanpa alasan. Pantauan langsung PENA-EMAS.COM di lokasi menunjukkan sejumlah tahapan pekerjaan yang semestinya menjadi bagian penting konstruksi jalan lapen belum terlaksana secara memadai.
Padahal, pekerjaan lapen membutuhkan tahapan teknis yang harus dilaksanakan sesuai spesifikasi, mulai dari penyiapan tanah dasar (subgrade), pemadatan, penghamparan lapisan pondasi agregat, pemasangan batu pecah, penguncian agregat, hingga penyiraman aspal.
Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan pekerjaan perataan tanah dasar dan pemadatan yang belum merata.
Material batu pecah yang menjadi bagian penting konstruksi juga terlihat hanya terkumpul dalam beberapa tumpukan di lokasi proyek.
Sementara pekerjaan lapisan pondasi baru sebatas penghamparan material pada bentangan sekitar 100 meter. Tahapan perataan dan pemadatan lapisan pondasi pun belum terlihat diselesaikan.
Ironisnya, aktivitas pekerjaan di lokasi hanya didukung sekitar empat orang tenaga kerja saat tim media melakukan pemantauan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin pekerjaan dengan nilai kontrak lebih dari Rp1,2 miliar dapat dikejar penyelesaiannya apabila hingga masa kontrak berakhir progres fisiknya baru sekitar 20 persen?
Persoalan ini tidak cukup hanya dijawab dengan janji peningkatan progres pekerjaan. Dinas PUPR dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status kontrak, penyebab keterlambatan, tanggung jawab kontraktor, serta langkah administratif dan hukum yang akan ditempuh.
Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan, juga patut mencermati pelaksanaan proyek tersebut dengan melakukan penelusuran sesuai kewenangan.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada kesesuaian progres fisik dengan laporan administrasi, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi pembayaran, mekanisme pengawasan, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, proyek yang bersumber dari pinjaman daerah bukan sekadar persoalan pekerjaan fisik, melainkan menyangkut penggunaan anggaran yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao, Sonny M.J. Saban, ST., telah dihubungi melalui sambungan telepon saat tim media berada di lokasi proyek. Namun, meskipun panggilan terlihat masuk, tidak terdengar jawaban dari pihak yang bersangkutan.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Rote Ndao belum dikonfirmas karena sedang bertugas diluar daerah, Direktur CV Tifanni Karya dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pengawas yang disebutkan dalam informasi awal, belum berhasil dikonfirmasi.
PENA-EMAS.COM tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan berimbang.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Apakah keterlambatan proyek ini akan ditindak sesuai ketentuan kontrak, atau justru dibiarkan tanpa kejelasan pertanggungjawaban?
Jangan sampai uang pinjaman daerah telah menjadi beban keuangan publik, tetapi hasil pembangunan yang diterima masyarakat justru jauh dari harapan.

Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe




