Rore Ndao, PENA-EMAS.COM – Polemik 350 rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan di Rote Ndao berbuntut panjang. Fakta baru terungkap, ratusan rekomendasi itu ternyata diterbitkan tanpa dilengkapi dokumen wajib Buku Kapal Perikanan Elektronik Nelayan Kecil (e-BKP NK) sehingga diduga menjadi pintu masuk mafia BBM Subsudi jenis solar.
Kondisi ini membuat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT turun langsung ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan Verifikasi Faktual dan membuka layanan penerbitan e-BKP NK di Kantor Dinas Perikanan Rote Ndao.
Pada Kamis (17/9/2026), DKP Provinsi menyerahkan 8 dokumen e-BKP NK perdana kepada nelayan yang telah melengkapi syarat. Dua penerima pertama dari Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain, yakni Hendri Yanto Ndolu ( Kapal BAGONG) dan Muhammad Husin Abdul Djalil (Kapal DIREGET).
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Selviana C. Daepanie, mengakui selama ini rekomendasi diterbitkan belum sesuai prosedur LENGKAP atau cacat prosedur.
“Kami menyadari rekomendasi yang kami keluarkan sebelumnya belum melengkapi syarat izin berlayar maupun e-BKP. Selama ini kami hanya berpedoman pada beberapa syarat saja, dengan alasan e-BKP diterbitkan oleh DKP Provinsi. Padahal seluruh berkas sudah diserahkan, namun belum diproses,” ungkap Selviana jujur.
Padahal, sesuai aturan, untuk mendapatkan Rekomendasi BBM Subsidi jenis solar, nelayan wajib memiliki e-BKP NK (Kapal 1 GT – 5 GT) atau SIPI (Kapal 6 GT keatas) ditambah Surat Keterangan Kepemilikan Kapal yang dikeluarkan dari Desa/ Kelurahan, Surat Permohonan Rekomendasi BBM kepada Dinas Perikanan, Fotocopy Pas Kecil Kapal (Depan dan Belakang), Fotocopy e-KTP, Fotocopy Kartu KUSUKA.
Sementara untuk mengurus e-BKP NK sendiri, syaratnya tidak mudah. Nelayan harus melampirkan Bukti Kepemilikan Kapal, Sertifikat standar pas kecil kapal., NIB (Nomor Induk Berusaha), Foto Kapal, KTP, dan NPWP serta Surat pernyataan khusus jika menggunakan alat penangkapan ikan tertentu (seperti jaring hela dasar)
Selviana menyebut proses penerbitan masih terus berjalan. Setelah 8 dokumen awal, 50 dokumen lainnya sedang diproses dan ditargetkan mencapai 340 dokumen.
Ia pun mengimbau seluruh nelayan di Rote Ndao untuk segera memanfaatkan momentum ini.
“Kami buka pelayanan selama satu minggu ke depan. Segera datang ke Dinas Perikanan untuk urus e-BKP NK, ini syarat mutlak untuk dapat rekomendasi BBM bersubsidi yang sah,” tegasnya.
Langkah DKP Provinsi ini diharapkan menjadi titik balik pembenahan tata kelola BBM subsidi nelayan di Rote Ndao yang sebelumnya disorot karena temuan mesin rusak hingga satu alat tangkap dapat 4 rekomendasi.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk,SH yang didampingi Ass I Perptson S.Hangge,S,SOS dan Ass II Anton Banepa,SE. saat ditemui usai upacara hari Perhubungan Kamis (17/9/2026) Ia Menegaskan dan meminta Asisten II Anton Banepa,SE untuk segera melakukan evaluasi Kepala Dinas Perikanan Yeanes Riwu, S.Pi dan Kabid Perikanan Tangkap, Selviana C. Daepanie dan ditindaklanjuti.
” Pak Ass segera evaluasi Kadis dan Kabidnya untuk diambil langkah tindak ” Ujar Paulus bernada tegas.
