KUPANG, PENA-EMAS.COM — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten/kota. Puluhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-NTT resmi dilantik dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Hotel Harper Kupang, Selasa (15/9/2026).
Konsolidasi tersebut menjadi momentum untuk mempertegas peran HKTI dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Dalam agenda tersebut, Fernando Soares menerima amanah sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi NTT setelah mendapat dukungan mayoritas pengurus HKTI kabupaten/kota se-NTT.
“Hampir semua pengurus kabupaten dan kota meminta saya memimpin HKTI Provinsi NTT. Saya memutuskan untuk menerima amanah ini,” ujar Fernando usai pelantikan.
Fernando menegaskan, HKTI tidak boleh hanya hadir dalam forum-forum organisasi, tetapi harus benar-benar berada di tengah kehidupan petani.
Menurut dia, sekitar 60 persen masyarakat NTT menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Karena itu, penguatan organisasi di tingkat kabupaten hingga desa dinilai penting agar berbagai kebijakan dan program pertanian dapat diterjemahkan secara nyata di lapangan.
“Kami harus hadir di tengah-tengah petani, di tengah sawah mereka. Petani kita harus naik kelas dan harus mencapai kesejahteraan,” tegasnya.
Fernando juga menyinggung perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi petani sekaligus membangun ekosistem pertanian yang lebih produktif.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih dan keterkaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Koperasi Desa Merah Putih ke depan akan menjadi pusat pangan, tempat petani menjual hasil panen secara langsung, terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis. Petani tidak perlu lagi kesulitan mencari pembeli. Negara hadir mengambil hasil pertanian mereka,” katanya.
Karena itu, Fernando meminta seluruh DPC HKTI di kabupaten/kota mengambil peran sebagai penghubung antara petani, pemerintah, koperasi, dan berbagai program pembangunan.
“DPC HKTI di setiap kabupaten harus menjadi jembatan agar program ini benar-benar dirasakan petani di lapangan,” ujarnya
Ketua DPC HKTI Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Phil Falo, menyambut baik pelantikan tersebut. Ia berharap HKTI tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi benar-benar menjadi rumah bersama bagi para petani.
“Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Fernando Soares yang dipercaya memimpin DPD HKTI NTT. Harapan kami, HKTI menjadi rumah bagi para petani dan menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah,” kata Phil.
Menurutnya, DPC HKTI di daerah akan melakukan pemetaan potensi pertanian serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
“Sebagai DPC, kami akan memetakan potensi lahan pertanian di daerah, bekerja sama dengan akademisi dari universitas di NTT, dan menangkap peluang kebijakan untuk meningkatkan pendapatan petani,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC HKTI Kabupaten Rote Ndao, Paulus Henuk, melalui Sekretaris DPC HKTI Rote Ndao, Nyongki Malelak, menilai pelantikan pengurus DPC se-NTT menjadi momentum penting untuk mengangkat kembali martabat profesi petani.
“Ini momentum yang baik bagi petani di seluruh Flobamora. Kami petani Rote Ndao menyambut baik kepemimpinan Bapak Fernando Soares,” ujar Nyongki.
Ia menegaskan, profesi petani tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Petani memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Petani sudah saatnya bangkit dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Pekerjaan sebagai petani bukan profesi kelas dua. Petani adalah penjaga lumbung kehidupan,” tegasnya.
Dengan dilantiknya pengurus DPC HKTI di seluruh kabupaten/kota, organisasi tersebut diharapkan semakin dekat dengan petani hingga ke tingkat desa.
Kehadiran HKTI di tingkat akar rumput diharapkan mampu memastikan berbagai kebijakan, program, serta peluang pembangunan sektor pertanian benar-benar menyentuh kebutuhan petani dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
