Jakarta, PENA-EMAS.COM – Bupati Rote Ndao menemui Kementerian Dalam Negeri untuk membahas implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang berpotensi berdampak pada belanja pegawai di daerah.
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (30/3/2026) tersebut menyoroti kebijakan pembatasan belanja pegawai yang dapat berdampak pada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat agar kebijakan tersebut tetap dapat diterapkan tanpa mengorbankan nasib pegawai di daerah.
Ia juga melakukan koordinasi bersama para kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menyatukan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Meski keputusan resmi masih menunggu, pemerintah daerah berharap adanya kebijakan yang adil dan mempertimbangkan kondisi daerah. Jelas Paulus Henuk.*)am
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
