Bantuan Dana Rp 1,1  M Lebih ke KPA Rote Ndao.  ” Ada indikasi hukum harus di Proses “

Dibaca 2,070 Kali
Reporter: *)Tim 
| Editor: Arkhimes Molle
IMG 20250510 WA0032

Bantuan Dana Rp 1,1  M Lebih ke KPA Rote Ndao.  ” Ada indikasi hukum harus di Proses “

PENA-EMAS COM. Bantuan Dana sebesar  Rp 1,1  Milyard lebih ke Komisi  Penanggulangan Aids  (KPA) Kabupaten Rote Ndao yang diduga ada indikasi hukum harus di Proses.

Bacaan Lainnya

“Jika dalam pengelolaan dana hibah ditemukan adanya indikasi korupsi, maka harus di proses secara hukum ”

Demikian hal ini di sampaikan  Ketua Fraksi Ita Esa DPRD Kabupaten Rote Ndao Junus Panie kepada PENA-EMAS COM melalui sambungan WhatsApp Kamis (8/5/2025) belum lama ini.

Menurut Junus Panie, besaran dana hibah yang bersumber dari APBD  masuk ke Komisi Penanggulangan Aids (KPA) sudah mencapai Rp1.135.500.000, mulai tahun Anggaran 2019 sd 2024.

FB IMG 1746836074884
Foto: Ketua Fraksi Ita Esa DPRD Kabupaten Rote Ndao Junus Panie

Selanjutnya  Junus juga mengatakan dari total dana tersebut dapat dirincikan,  Tahun 2019 sebesar Rp 155.000.000, 2020 sebesar Rp 155.000.000, tahun 2021 sebesar Rp 233.500.000.

Kemudian tahun 2022 sebesar Rp 233.500.000, 2023 sebesar Rp 233.500.000, dan di tahun 2024 sebesar Rp 125.000.000.

Untuk itu kata Junus Panie dana Miliaran rupiah dihibahkan guna kelancaran tugas tugas KPA baik tugas koordinasi maupun edukasi namun harus bisa dipertanggungjawabkan asas dampak dan manfaatnya.

” Asas manfaat dari pengelolaan Dana Hibah yang diterima oleh Komisi Penanggulangan Aids  Kabupaten Rote Ndao  sejak tahun 2019 lalu hingga tahun 2024 seperti apa ” ujarnya bernada tanya.

Junus Panie menegaskan, Pemerintah harusnya menilik apa asas manfaat dari anggaran dana hibah yang diterima oleh KPA Rote Ndao selama ini.

Jika dalam pengelolaan dana hibah ditemukan adanya indikasi korupsi, maka harus di proses secara hukum. Tegas Junus. Politisi asal Partai Perindo ini.

Seperti di kutip dari salah satu Media online PORTALNTT.COM. “Enggan Transparan, Pengelolaan Dana Hibah di KPA Rote Ndao Mencurigakan ”

Media ini memberitakan, Guna menekan dan menangani penyebaran virus HIV/Aids di Kabupaten Rote Ndao, setiap tahun Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao selalu mengucurkan dana ratusan juta rupiah kepada KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Rote Ndao.

Namun pengelolaan dana hibah oleh pihak KPA Rote Ndao  terkesan tertutup dan tidak transparan

Informasi yang diperoleh media  dari LKPD (Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah) yang termuat dalam website resmi Pemkab Rote Ndao, diketahui  KPA Kab. Rote Ndao selama 5 tahun terakhir ini mendapatkan dana hibah mencapai miliaran rupiah sejak tahun 2019 hingga 2024.

Dalam penelusuran Media, Sekretaris KPA Rote Ndao  Petrus Louwen saat dikonfirmasi, Minggu (4/5/2025) terkesan tertutup dan balik mempertanyakan apa kepentingan  media ini terkait pengelolaan dana hibah tersebut.

“Mohon maaf mengganggu, saya mau tanya, bapak tanya anggaran KPA, untuk keperluan apa eeee,” tanya  Sekretaris KPA  Petrus Louwen kepada media ini melalui pesan WhatsApp.

Selanjutnya. Petrus Louwen menjelaskan, Anggaran hibah yang diterima berasal dari Bagian Kesra Setda Kab.Rote Ndao dipergunakan untuk operasional KPA  tetapi Ia enggan menjelaskan  pemanfaatan dana dalam kegiatan KPA Rote Ndao

Kepala Bagian (Kabag)  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemdes,) Sekretariat Daerah Kab.Rote Ndao, Ronald H. Taulo, S. STP saat dikonfirmasi. Ia membenarkan kalau dana hibah yang masuk ke KPA Rote Ndao bersumber dari APBD pada Bagian Pemkes Rote Ndao.

Menurut Ronald Taulo  proses pencairan dana ke pihak KPA Rote Ndao,  terlebih dulu mengajukan dan memenuhi persyaratan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilampirkan dengan dokumen  Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke Bagian Pemkes Rote Ndao.

“Sumber dana hibah untuk KPA- AIDS Kabupaten Rote Ndao dari Bagian Pemkes. KPA  masukan  pengajuan RKA sebelum pencairan. LPJ juga selalu dimasukkan,” Ujar Ronald Taulo.

Selanjutnya soal  LPJ. Ronald Taulo menolak menjelaskan  lebih rinci sehubungan dengan  dokumen LPJ dari KPA Rote Ndao dengan alasan menjawab permintaan media  itu harus melalui persetujuan Bupati Rote Ndao. Katanya.

Untuk diketahui. Selain KPA yang mendapat bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, masih beberapa organisasi lainnya seperti GAMKI, GMKI, KORMI, PMI, PGRI, dan juga beberapa lembaga keagamaan lainnya.

Pos terkait