“Kasus Penebangan Tanaman dan Kerusakan Pondasi Pagar di Rote Ndao, Hak Pemilik Lahan Dipertanyakan”
ROTE NDAO, PENA-EMAS.COM — Aktivitas pemasangan jaringan listrik yang melibatkan PT PLN (Persero) bersama vendor Palapa Ring di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini berujung pada laporan polisi. Keduanya dipersoalkan setelah diduga melakukan aktivitas di atas lahan milik warga, termasuk penebangan puluhan pohon produktif dan kerusakan pondasi pagar, tanpa pemberitahuan maupun persetujuan pemilik tanah.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Apakah kepentingan pembangunan dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak kepemilikan tanah dan tanaman milik masyarakat?
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/15/V/2026/SPKT/Polsek Pantai Baru/Polres Rote Ndao/Polda Nusa Tenggara Timur, pelapor Ever Lay secara resmi mengadukan dugaan tindak pidana pengerusakan pada 5 Mei 2026.
Laporan tersebut merujuk pada dugaan tindak pidana sebagaimana dicantumkan dalam laporan, dengan rujukan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ever Lay, warga RT 005/RW 002, Kelurahan Olafuliha, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, mengungkapkan bahwa pada 24 April 2026 sekitar pukul 08.30 WITA, PT PLN (Persero) bersama vendor Palapa Ring melakukan aktivitas pemasangan jaringan listrik di atas lahan miliknya.
Menurut Ever Lay, aktivitas tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa sosialisasi, serta tanpa persetujuan dirinya selaku pemilik lahan.
Akibat aktivitas tersebut, sebanyak 22 pohon lontar produktif dan dua pohon kusambi diduga ditebang.
Tidak hanya kehilangan tanaman produktif, Ever Lay juga mengaku mengalami kerusakan fisik pada properti miliknya. Pondasi pagar pembatas tanah dilaporkan hancur setelah empat pohon lontar yang ditebang jatuh dan menghantam bangunan pondasi tersebut.
Ironisnya, menurut pengakuan pelapor, setelah penebangan dilakukan, pohon-pohon tersebut justru ditinggalkan begitu saja. Hingga laporan dibuat, persoalan pemberian kompensasi atau ganti rugi atas tanaman dan kerusakan pondasi pagar belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana diharapkan pelapor.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut penebangan pohon, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak kepemilikan tanah dan kewajiban hukum pihak yang melaksanakan pembangunan infrastruktur.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk penggunaan tanah untuk pembangunan fasilitas ketenagalistrikan.
Pasal 27 dan Pasal 30 UU Ketenagalistrikan mengatur aspek hak penggunaan tanah serta kompensasi terkait penggunaan tanah untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik.
Sementara itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e mengatur kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk menghormati hak masyarakat.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan jaringan listrik tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme penggunaan tanah, hak pemilik lahan, serta penyelesaian kompensasi atas dampak yang ditimbulkan.
Apabila terdapat tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik tanah, aspek tanggung jawab perdata maupun kemungkinan unsur pidana perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Bagi masyarakat Rote Ndao, pohon lontar memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat penting.
Selain menghasilkan nira untuk diolah menjadi gula dan berbagai produk turunannya, pohon lontar juga menghasilkan buah serta daun yang dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, dugaan penebangan 22 pohon lontar produktif dan dua pohon kusambi bukan persoalan sepele. Ada potensi kerugian ekonomi yang harus diperhitungkan secara objektif, termasuk dampak jangka panjang akibat hilangnya tanaman produktif tersebut.
Ever Lay menilai tindakan yang diduga dilakukan PT PLN (Persero) bersama vendor Palapa Ring merupakan bentuk pengabaian terhadap hak pemilik lahan.
Ia mempersoalkan tidak adanya pemberitahuan, persetujuan, maupun penyelesaian kompensasi atas tanaman yang ditebang dan kerusakan pondasi pagar miliknya.
Dengan adanya laporan polisi tersebut, publik kini menantikan langkah aparat penegak hukum untuk menelusuri duduk perkara secara menyeluruh.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada siapa pihak yang memerintahkan dan melaksanakan penebangan, dasar hukum penggunaan lahan, prosedur yang ditempuh, serta pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik tanah.
Aparat penegak hukum juga perlu memastikan apakah seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan atau justru terdapat prosedur yang diabaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Rote Ndao, pihak PT PLN (Persero), dan vendor Palapa Ring belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait laporan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjamin keberimbangan informasi serta memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait menyampaikan penjelasan.
