Rote Ndao, PENA-EMAS.COM – Tim Tugas Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Rote Ndao berhasil mengamankan sebanyak 3.290 liter atau setara 3 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar. BBM tersebut ditemukan di kediaman seorang pengusaha berinisial RBM di Desa Mukekuku, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, NTT, Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 15.20 WITA.
Kasi Humas Polres Rote Ndao, AKP Derven Fangidae, membenarkan penindakan tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (1/5/2026) dini hari. Ia menjelaskan bahwa BBM yang diamankan merupakan solar bersubsidi yang diduga ditimbun secara ilegal dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.
“Benar, BBM tersebut adalah BBM subsidi jenis solar dan sementara dilakukan proses penyelidikan,” jelasnya.
Menurutnya, saat diamankan, ribuan liter solar tersebut tersimpan di dalam rumah terduga RBM menggunakan berbagai wadah, yakni 54 jerigen plastik dan 6 drum plastik.
Secara terpisah, Yermi Dama, sopir yang mengangkut BBM tersebut, mengakui telah mengantar solar ke rumah RBM pada sore hari sebelum diamankan aparat. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah BBM yang diangkut.
“Oh iya, ada antar solar ke rumah RBM, untuk detail jumlah tidak tahu, antar tadi sore, sekarang kami sudah di Polres,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Diketahui, kendaraan dump truck yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut merupakan milik Nahor Risi. Namun, saat dikonfirmasi, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan meski panggilan telepon berdering.
Foto: Ribuan liter solar tersebut tersimpan di dalam rumah terduga RBM menggunakan berbagai wadah, yakni 54 jerigen plastik dan 6 drum plastik. (Dic penaemas)
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak terduga RBM, Kapolres Rote Ndao, serta Kapolda NTT belum berhasil dikonfirmasi lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Aparat kepolisian menegaskan, terus mendalami dugaan penimbunan dan ditindak tegas serta kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal di wilayah tersebut.
