Rote Ndao, PENA-EMAS.COM – Kekosongan dokter spesialis kandungan (Obgyn) di RSUD Ba’a, Kabupaten Rote Ndao, bukan sekadar persoalan administrasi. Ini adalah situasi darurat kesehatan yang berpotensi langsung meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.
Seorang dokter senior yang masih bertugas di Rote Ndao, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menegaskan bahwa kondisi tanpa dokter Obgyn di suatu daerah sangat berisiko.
“Sangat riskan ketika satu daerah tanpa dokter Obgyn. Saya bisa pastikan angka kematian ibu dan anak meningkat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam sistem layanan kesehatan, dokter spesialis kandungan memiliki peran vital dalam menangani persalinan risiko tinggi, operasi caesar, perdarahan pasca melahirkan, preeklamsia, hingga berbagai komplikasi yang dapat merenggut nyawa dalam hitungan jam.
Keterlambatan Bisa Berujung Kematian. Dengan tidak adanya Obgyn di Rote Ndao, pasien dengan komplikasi terpaksa dirujuk ke rumah sakit di Kupang. Konsekuensinya jelas, Waktu tempuh yang panjang, Biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi dan Risiko kematian akibat keterlambatan penanganan.
Dalam kasus kegawatdaruratan obstetri, setiap menit sangat menentukan. Pembiaran terhadap kekosongan ini sama artinya dengan membiarkan masyarakat menghadapi risiko tanpa perlindungan medis yang memadai.
Kritik terhadap Respons Dinkes dan Direktur RSUD Ba,a Rote Ndao, Dokter senior tersebut juga menyoroti respons pimpinan rumah sakit dan dinas kesehatan yang dinilai lamban.
Menurutnya, Direktur RSUD dan Plt Kepala Dinas Kesehatan seharusnya segera mengambil langkah konkret, bukan hanya menunggu usulan ke Kementerian Kesehatan yang prosesnya bisa memakan waktu lama.
Solusi jangka pendek yang realistis antara lain:
Meminjam dokter spesialis Obgyn dari rumah sakit di Kupang atau rumah sakit provinsi NTT.
Menugaskan dokter minimal 2 hari dalam seminggu di Rote Ndao, Memberikan insentif khusus untuk menarik dan mempertahankan tenaga spesialis. Tegasnya.
“Kalau hanya menunggu usulan ke Kemenkes, akan ada korban lain akibat persalinan,” ujarnya.
Dugaan Akar Masalahnya, Informasi yang dihimpun media menyebutkan bahwa hengkangnya dokter spesialis kandungan dan penyakit dalam dari Rote Ndao diduga berkaitan dengan penghentian insentif daerah.
Sebelumnya dokter menerima total insentif sekitar Rp 45 juta per bulan, terdiri dari: Rp25 juta dari Kementerian Kesehatan
Rp20 juta dari pemerintah daerah. Namun insentif dari pemerintah daerah dihentikan secara sepihak.
Sejak 2 Januari 2026, dokter hanya menerima Rp25 juta dari Kemenkes. Kondisi ini diduga kuat menjadi faktor utama mundurnya para dokter spesialis.
Jika benar, maka persoalannya bukan sekadar kekurangan tenaga medis, tetapi kegagalan kebijakan daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan spesialistik.
Diamnya SKPD Menambah Pertanyaan karena Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Ba’a meskipun dihubungi via telpon namun enggan memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru memperkuat persepsi publik bahwa persoalan ini belum ditangani secara serius.
Masyarakat Rote Ndao kini dipaksa menanggung konsekuensi kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan ibu dan bayi. Kesehatan bukan ruang eksperimen kebijakan. Dalam isu persalinan dan keselamatan ibu, setiap kelalaian berpotensi berujung pada kehilangan nyawa.
Informasi terkini yang di himpunan Media, dalam dua minggu terakhir ini tiga orang ibu Hamil yang dirujuk ke Kupang, dua orang terpaksa melahirkan di Atas Kapal saat dalam perjalanan
Sedangkan Nastiti, seorang warga Kelurahan Metina, 5 Pebruari 2026 saat kontrol di Puskesmas Namodale Ba,a. Ia mendapat rujukan ke Kupang dan tanggal 10 /2/2026 menjalani operasi cesar. Siapa lagi yang akan menyusul sementara saat ini cuaca sedang tidak baik baik.
Seperti dilansir oleh salah satu Media online Sindontt.Com Direktur RSUD Ba’a Rote Ndao, dr. Yulia E. Krones, M.PH, pada Jumat (13/2/2026) Sore. menjelaskan bahwa kekosongan tenaga medis spesialis kandungan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pihaknya mengaku telah melaporkan kondisi tersebut dan mengajukan permohonan bantuan secara resmi ke pemerintah pusat.
“Terkait dokter spesialis kandungan yang kosong, sudah diupayakan pemerintah daerah dengan melaporkan kondisi kekosongan ini dan permohonan bantuan ke Kementerian Kesehatan,” ujar dr. Yulia.
Ia menambahkan, upaya tersebut telah mendapatkan respon positif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah membuka program pendayagunaan dokter spesialis untuk ditempatkan di Rote Ndao, yang saat ini sedang dalam tahapan proses.
“Sudah direspon oleh Kemenkes dengan dibukanya program pendayagunaan dokter spesialis oleh Kementerian Kesehatan, yang sementara berproses,” jelasnya. *)tim
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
